Semua tulisan dari konpakpapuapos

CARA AGAR KITA TIDAK DENDAM PADA ORG LAIN Rilis koteka D. Yoman 05/09/2014-jam 06:26 PM Jika punya masalah pribadi kepada seseorang sebaiknya segera di lupakan dan dimaafkan sebab dendam dapat memicu munculnya emosi ketika bertemu orang yang pernah memiliki masalah dengan kita. Maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita agar hati kita menjadi terasa lega.

KABUPATEN SARMI Penyerahan LHP atas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi TA 2012

08/10/2013 – 13:04

BPK menyerahkan LHP atas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi TA 2012 pada Senin, 16 September lalu. Bertempat di Ruang Kepala Perwakilan, Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, Enos Dimomonmau, A.Ma.Pd. disambut oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Lion Simbolon, M.M. yang mewakili Kepala Perwakilan.

Usai beramah tamah sejenak, acara penyerahan LHP segera dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP, dilanjutkan dengan penyerahan LHP oleh Kepala Sekretariat Perwakilan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sarmi.

Usai penyerahan LHP, Kepala Sekretariat Perwakilan menyampaikan sambutan dari Kepala Perwakilan. Dalam sambutan tersebut, disampaikan bahwa BPK RI memberikan apresiasi atas tindakan kooperatif dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi sehingga tim pemeriksaan dapat bekerja dengan baik di lapangan. Sebagai penutup sambutan, ditegaskan bahwa dengan diserahkannya LHP, maka DPRD sesuai dengan kewenangannya dan pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya dalam kurun waktu 60 hari. Dalam kesempatan yang sama, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang diwakili oleh Kepala BPKAD, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Kepala BPKAD menyerahkan Laporan Keuangan tersebut kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. (sm)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2012

newskonpak

21/11/2013 – 11:37

Dengan berakhirnya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Intan Jaya TA 2012, pada Selasa, 22 Oktober2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya. Bertempat di ruang Kepala Perwakilan, Kepala Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M., menyerahkan LHP kepada Ketua I DPRD Kabupaten Intan Jaya, Kenius Tabuni, S.Th., S.H., dan Bupati Intan Jaya Drs. Ayub Kayame, M.A.

BPK memberikan opini Disclaimer atas LKPD Kabupaten Intan Jaya TA 2012. Dalam sambutannya, Dori Santosa, S.E., M.M., menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini mengingat lambatnya penyampaian LKPD Kabupaten Intan Jaya kepada BPK. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut selain menghambat pemeriksaan BPK, juga akan merugikan Pemerintah Daerah Intan Jaya sendiri. Beliau juga menyampaikan bahwa BPK adalah mitra kerja bagi entitas, dan BPK menyambut baik adanya upaya konsultasi…

Lihat pos aslinya 94 kata lagi

Penyerahan LHP atas Pemeriksaan LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2012

21/11/2013 – 11:29

Rabu, 16 Oktober 2013 bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan diselenggarakan acara penyerahan LHP atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2012. Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Laurensius Makay dan Bupati Dogiyai Drs. Thomas Tigi diterima oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Drs. Lion Simbolon, M.M.

Setelah beramah tamah sejenak, acara penyerahan dimulai pada pukul 14.00 WIT yang diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan dilanjutkan penyerahan LHP. BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2012. Pada akhir acara Kepala Sekretariat Perwakilan memberikan sambutan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa dengan diserahkannya LHP maka para pejabat yang terkait wajib menindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara:
1. Pemerintah Daerah meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat, atau
2. DPRD membentuk “Panitia Kerja” untuk menangani Tindak Lanjut.
Pada akhir sambutannya, beliau mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga penyajian laporan keuangan di masa mendatang semakin baik. (fbp)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya TA 2012

21/11/2013 – 11:37

Dengan berakhirnya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Intan Jaya TA 2012, pada Selasa, 22 Oktober2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya. Bertempat di ruang Kepala Perwakilan, Kepala Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M., menyerahkan LHP kepada Ketua I DPRD Kabupaten Intan Jaya, Kenius Tabuni, S.Th., S.H., dan Bupati Intan Jaya Drs. Ayub Kayame, M.A.

BPK memberikan opini Disclaimer atas LKPD Kabupaten Intan Jaya TA 2012. Dalam sambutannya, Dori Santosa, S.E., M.M., menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini mengingat lambatnya penyampaian LKPD Kabupaten Intan Jaya kepada BPK. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut selain menghambat pemeriksaan BPK, juga akan merugikan Pemerintah Daerah Intan Jaya sendiri. Beliau juga menyampaikan bahwa BPK adalah mitra kerja bagi entitas, dan BPK menyambut baik adanya upaya konsultasi dari entitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada akhir sambutannya, beliau beliau mengingatkan bahwa dengan disampaikannya LHP tersebut, berdasarkan ketentuan yang berlaku maka pejabat yang terkait berkewajiban menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK dalam waktu 60 hari. Jika dalam 60 hari belum ada tindak lanjut, maka BPK akan bersurat kepada entitas dan memberikan tenggat waktu 30 hari untuk proses tindak lanjut. Jika masih belum ada tindak lanjut, maka BPK akan kembali bersurat hingga total tenggat waktu penyampaian tindak lanjut adalah 150 hari. Jika masih belum ada tindak lanjutnya, maka BPK dapat menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. (fbp)

BPK RI Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPD Dua Kabupaten

BPK RI Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Asmat dan Puncak Jaya (Jubi/Alex)

Jayapura (25/5) — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Papua, menyerahkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dua kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Asmat dan Kabupaten Puncak Jaya.

Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD dilakukan di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Papua, di Jayapura, Jumat (25/5), oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Dori Santoso dan diterima langsung oleh masing-masing pejabat dari dua kabupaten tersebut.

Dalam sambutannya, Dori Santoso mengatakan, acara penyerahan hasil pemeriksaan LKPD ini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK perwakilan Papua dengan DPRD se-Provinsi Papua tentang tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

“BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Asmat dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2011. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengyngkaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern,” katanya.

Dia menjelaskan, opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD, yang didasarkan kepada kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Lanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011, dan wajar dengan pengecualian atas LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2011.

“Dengan opini ini diharapkan tahun berikutnya akan lebih baik lagi,” tandasnya.

Menurut dia, agar LKPD tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh pemerintah daerah kabupaten adalah mebangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan bagi petugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatkan peran dan fungsi pada inspektorat dengan cara menempatkan tenaga yang profesional, dan menjabarkan lebih lanjut peraturan kepala daerah berupa, peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta menyampaikan neraca awal dengan SAP.

“Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap neraca awal sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.

Dikatakannya, dengan diserahkannya LHP ini, sesuai pasal 20 dan 21 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.

“Terkait dengan kewajiban tindak lanjut tersebut, saya sampaikan bahwa berdasarkan pencatatan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, menunjukan presentase penyelesaian tindak lanjut masih perlu ditingkatkan. Untuk mengefektifkan penyelesaian tindak lanjut dapat ditempuh dengan cara pemerintah daerah meningkatkan peran dan fungsi majelis TP/TGR dan inspektorat dan DPRD membentuk “panitia kerja” untuk menangani tindak lanjut,” katanya.

Sekedar untuk diketahui, pada kesempatan itu juga BPK RI Perwakilan Papua juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian daerah (PKD) pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Puncak Jaya.

BPK RI berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Puncak Jaya melakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga penyajian laporan keuangan di masa mendatang semakin baik. (Jubi/Alex)

GUBERNUR PROVINSI PAPUA LUKAS ENEMBE MEMBELI DUA PESAWAT KEMBUA AIR SERVIS .

Kekayaan Alam yang berada di Provinsi Papua sungguh merupakan karunia Tuhan yang sangat besar, yang diberikan untuk bangsa Indonesia. Namun ironisnya banyak Sumber Daya Alam di Papua yang digali namun tidak diimbangi dengan kesejahteraan bagi penduduk asli Papua.

KEMBU GROUP yang didirikan oleh putra terbaik dari Pegunungan Kembu Papua, yang mana pada awalnya mendirikan PT. Kembu Mandiri yang bertujuan untuk membangun/mensejahterakan kehidupan penduduk asli Papua yang selama ini bagai dianak tirikan. Membangun dan menciptakan lapangan kerja bagi warga Papua agar mereka juga ikut serta menikmati hasil Sumber Daya Alam yang berada ditanah leluhurnya dan PT. Kembu Mandiri bergerak dibidang Kontraktor, Pertambangan Tradisional dan Pengadaan Barang dan Jasa yang mana hampir seluruh karyawannya adalah Putra/i dari pegunungan Kembu.

Seiring berjalannya waktau PT. Kembu Mandiri melihat dan merasakan betapa sulitnya untuk mendatangkan atau menyuplai kebutuhan pokok/barang bangunan kedaerah-daerah sekitar Pegunungan Tengah, yang semuanya dikarenakan keterbaasan transportaasi pengangkut barang

Didasari kendala tersebut maka PT. Kembu Mandiri membuat satu terobosan yang mana haausmemiliki sarana transportasi udara. Dan untuk hal tersebut PT. Kembu Mandiri membuat suatu badan transportasi udara yang diberinama Kembu Air Service (KAS). Badan usaha ini bergerak dibidang Cargo (pengangkutan barang) dan Passenger, yang akan melayani hampir keseluruh Kabupaten/Distrik yang mempunyai landasan Pesawat Terbang.

Berdirinya PT. Kembu Medikal Mandiri, didasari keprihatinan Kembu Gruop atas pelayanan Rumah Sakit di Provinsi Papua, yang mana masih banyak rumah sakit belum mempunyai alat-alat kesehatan yang memadai dan modern. Dan pada akhirnya banyak pasien rumah sakit harus di rujuk di kota-kota besar terutama Jakarta.

  1. Kembu Medikal Mandiri bekerjasama dengan produsen/distributor alat-alat kesehatan yang berada didalam negeri maupun luar negeri telah mencapai kesepakatan kiranya PT. Kembu Medikal Mandiri menjadi Distributor alat-alat kesehatan di Indonesia bagian Timur khususnya ditanah Papua, yang pada akhirnya masyarakat atau rumah sakit yang berada di Provinsi Papua yang membutuhkan alat-alat kesehatan dapat dengan mudah mendapatkannya.

Semoga dengan berdirinya PT. Kembu Mandiri, PT. Kembu Air Service dan PT. Kembu Medikal Mandiri yang berada di naungan Kembu Group dapat membantu masyarakat yang berada di Papua, dan turut juga membantu di bidang Pembangunan, Penerbangan dan Kesehatan di Provinsi Papua. Wa Wa Wa895708601660527 170182169765001